GOVERMENT RELATIONS
GOVERMENT
RELATIONS
Government
Relations (GR) adalah suatu hubungan perusahaan dengan pemerintah pemerintah,
yang erat hubungannya dengan lembaga legislatif, peraturan pemerintah dimana
dalam hal ini, PR memerlukan keahliah khusus untuk mencapai hasil positif yang
dapat di terima oleh publik melalui perencanaan pemerintahan. GR dapat bergerak
dalam bidang-bidang seperti alokasi, kesehatan, pertahanan, energi, lingkungan,
jasa keuangan, keamanan dalam negeri, kebijakan pajak, telekomunikasi dan
transportasi.
Praktisi PR
dalam hal ini bertugas untuk menjadi konsultan/memecahkan/menasihati
pemerintahan dalam masalah-masalah tertentu :
GR,
mendukung klien sebelum mengambil keputusan utama dalam pemerintahan
sehari-hari. Advokasi yang efektif sering kali memerlukan kerja yang simultan
yang menyangkut 2 strategi utama :
Offense – dalam hal ini, PR bertugas untuk ”move the desimal point” dimana PR harus membagi bagian fraksional dari suatu kegiatan pemerintah. Ini mungkin melibatkan penyusutan jadwal yang lebih pendek dalam kode pajak atau memperluas definisi untuk menyertakan teknologi baru yang akan memenuhi syarat untuk dana pemerintah.
Deffense – Bekerja dengan koalisi di sektor swasta dan pejabat pemerintah untuk memblokir peraturan pemerintah dari yang berdampak negatif neraca korporasi. Hal ini mungkin termasuk ketentuan-ketentuan dalam kesehatan, reformasi peraturan atau undang-undang iklim yang mempunyai efek negatif atau yang tidak seimbang pada korporasi.
Offense – dalam hal ini, PR bertugas untuk ”move the desimal point” dimana PR harus membagi bagian fraksional dari suatu kegiatan pemerintah. Ini mungkin melibatkan penyusutan jadwal yang lebih pendek dalam kode pajak atau memperluas definisi untuk menyertakan teknologi baru yang akan memenuhi syarat untuk dana pemerintah.
Deffense – Bekerja dengan koalisi di sektor swasta dan pejabat pemerintah untuk memblokir peraturan pemerintah dari yang berdampak negatif neraca korporasi. Hal ini mungkin termasuk ketentuan-ketentuan dalam kesehatan, reformasi peraturan atau undang-undang iklim yang mempunyai efek negatif atau yang tidak seimbang pada korporasi.
Government relations
memiliki tugas:
a. Menggali data dari pemerintah
b. Monitoring & interpretasi langkah-langkah pemerintah
c. Menyampaikan feed back dari perusahaan atas berbagai kebijakan pemerintah
d. Membangun posisi
e. Mendukung pemasaran
a. Menggali data dari pemerintah
b. Monitoring & interpretasi langkah-langkah pemerintah
c. Menyampaikan feed back dari perusahaan atas berbagai kebijakan pemerintah
d. Membangun posisi
e. Mendukung pemasaran
Government
relations memiliki posisi yang penting bagi perusahaan, arti penting government
relation adalah menciptakan keselarasan antara berbagai kebijakan pemerintah
dengan perusahaan (investasi, kerja sama dagang, pajak dll, memberikan jaminan
perlindungan disaat krisis dan mempercepat proses birokrasi atas berbagai
kepentingan perusahaan
Hubungan
dengan pemerintah tidak dapat dilepaskan dari kegiatan lobbi dan negoisasi
dengan pemerintah. Lobby merupakan kegiatan yang dilakukan secara informal
untuk mendekati pemerintah sedangkan negoisasi merupakan kegiatan perundingan.
Dalam berhubungan dengan pemerintah perlu mengadakan dua pendekatan yaitu
secara resmi maupun tidak resmi.Lobby-lobby dalam government relation dalam
dilakukan dalam bentuk:
a. Lobby langsung (konvensional)
Contoh : Mengadakan Pertemuan Langsung dengan pemerintah
b. Grass Roots Lobbying
Artinya melibatkan masyarakat atau massa untuk melakukan proses lobbying
Contoh : Memberikan argumen atau pengertian kepadapemerintah bahwa perusahaan ini memiliki hubungan atau kepentingan dengan public/masyarakat
c. Political Action Committees (PACs)
Artinya Melibatkan Masyarakat atau Massa namun dengan konsep yang formal dan adanya kemungkinan unsur politik.
a. Lobby langsung (konvensional)
Contoh : Mengadakan Pertemuan Langsung dengan pemerintah
b. Grass Roots Lobbying
Artinya melibatkan masyarakat atau massa untuk melakukan proses lobbying
Contoh : Memberikan argumen atau pengertian kepadapemerintah bahwa perusahaan ini memiliki hubungan atau kepentingan dengan public/masyarakat
c. Political Action Committees (PACs)
Artinya Melibatkan Masyarakat atau Massa namun dengan konsep yang formal dan adanya kemungkinan unsur politik.

Komentar
Posting Komentar